JAKARTA, suararembang.com - Enam atlet Israel dipastikan batal tampil dalam ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19-25 Oktober mendatang.
Kepastian itu muncul setelah Pemerintah Indonesia menolak dan membatalkan visa keenam atlet tersebut.
Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persatuan Senam Indonesia (Persani), Ita Yuliati, mengonfirmasi hal tersebut dalam konferensi pers di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.
“Mereka (atlet Israel) dipastikan tidak akan hadir karena visa juga sudah dibatalkan. Federasi Senam Internasional (FIG) sudah menyatakan kepada kami pagi ini bahwa Israel tidak hadir,” ujar Ita.
Ita menegaskan bahwa kejuaraan dunia kali ini bukan merupakan ajang kualifikasi Olimpiade, sehingga absennya kontingen Israel tidak berdampak pada sanksi diskualifikasi.
“World Championship yang jadi kualifikasi Olimpiade baru digelar tahun depan di Belanda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ita menegaskan pihak Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan peserta yang diundang karena hal itu sepenuhnya diatur oleh FIG.
“Gymnastic Indonesia tidak pernah mengundang (atlet Israel), kami hanya penyelenggara teknis. Semua peserta ditetapkan oleh FIG,” tambahnya.
Adapun enam atlet Israel yang sebelumnya terdaftar adalah Eyal Indig, Artem Dolgopyat, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay, dan Yali Shoshani.
Gelombang Penolakan dari DPR
Keputusan pembatalan visa tersebut sejalan dengan dorongan sejumlah pihak, termasuk Komisi I DPR RI.
Wakil Ketua Komisi I, Sukamta, menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten berpihak pada kemanusiaan dan menolak segala bentuk penjajahan.
Menurutnya, kehadiran atlet Israel di Indonesia bukan hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga dapat mencederai amanat konstitusi yang menegaskan penolakan terhadap penjajahan.
“Olahraga itu ajang promosi dan diplomasi. Pelaku genosida yang sangat barbar seperti Israel tidak perlu diberi panggung untuk promosi negaranya,” kata Sukamta dalam keterangan resminya, Rabu 8 Oktober 2025 lalu.