JAKARTA, suararembang.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan sikapnya terkait penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menunjukkan ketidakpuasannya dengan situasi tersebut dan segera mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
Dalam surat instruksinya, Megawati menekankan bahwa segala kebijakan partai sepenuhnya berada di bawah kendalinya, sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum.
Salah satu poin utama dalam instruksi tersebut adalah larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menghadiri retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025 bersama Presiden Prabowo Subianto.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati dalam surat instruksi yang dirilis pada Jumat, 21 Februari 2025.
Para kader juga diminta untuk tetap menjalin komunikasi dan siap menerima arahan lebih lanjut.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," lanjutnya.
Surat instruksi tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati pada Kamis, 20 Februari 2025, hanya beberapa saat setelah Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK.
KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto selama 20 hari ke depan di Rutan Klas I Jakarta Timur terkait dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR.
"Sampai dengan tanggal 11 Maret 2025," ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.
Menurut Setyo, penahanan ini bertujuan agar penyidik dapat lebih mendalami kasus tersebut selama Hasto berada dalam tahanan.
Respons Gerindra dan Sikap Rano Karno
Menanggapi larangan Megawati terhadap kader PDIP untuk mengikuti retret di Magelang, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyarankan agar kebijakan tersebut ditanyakan langsung kepada pihak terkait.
"Itu kan baru semalam. Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya kan Pak Mendagri yang bikin acara," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat 21 Februari 2025.