JAKARTA, suararembang.com - PDI Perjuangan menegaskan tidak secara formal menjadi oposisi pemerintah. Partai berlambang banteng itu bahkan membuka peluang kerja sama politik dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan keputusan soal bentuk kerja sama akan ditentukan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, komunikasi antara Megawati dan Prabowo masih berjalan dengan baik.
"Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan Pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega," kata Basarah di Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jumat (4/4/2025).
Basarah menegaskan PDIP ingin tetap berkontribusi dalam pembangunan nasional, sesuai dengan semangat gotong royong dalam Pancasila. Ia menilai, kerja sama tak harus berbentuk koalisi formal.
“Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDI Perjuangan ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” ucapnya.
Basarah juga menyebut, partainya tidak mengenal konsep oposisi-koalisi secara tegas. Dalam sistem presidensial, fungsi pengawasan tetap bisa dilakukan oleh partai di luar pemerintahan lewat parlemen.
"Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional," ujarnya.
Terkait kemungkinan kader PDIP masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran, Basarah menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Megawati. Namun ia yakin, komunikasi kedua tokoh tetap terjaga.
“Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik,” pungkasnya.
***