JAKARTA, suararembang.com - Banjir bandang dan tanah longsor usai curah hujan yang ekstrem di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi salah satu pembahasan dalam rapat di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025.
Dalam rapat koordinasi untuk kesiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta antisipasi bencana hidrometeorologi itu, pemerintah daerah diingatkan terkait pengelolaan tata ruang.
Baca Juga: Prabowo Cek Lokasi Bencana Tapanuli, Disambut Peluk Haru Warga
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyebut bahwa setiap kepala daerah harus memahami risiko dan mitigasi bencana di wilayah kepemimpinannya.
Soroti Kesiapan Mitigasi Bencana di Daerah
Raditya Jati mengatakan bahwa pemimpin daerah sering menyalahkan curah hujan yang tinggi sebagai penyebab bencana hidrometeorologi.
“ini yang sering kali terjadi dan sering kali menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga mereka tidak siap, padahal sebetulnya juga ada permasalahan misalnya tata ruang,” ucap Raditya Jati dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Perubahan Iklim Nyata, Pemerintah Harus Berfungsi Jaga Lingkungan
Ia kemudian menyoroti tentang kesigapan pemerintah daerah untuk bergerak mandiri, sehingga tak hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat, seperti penetapan status kedaruratan dan kaji cepat kebencanaan.
“Yang paling penting adalah kepala daerah paham, jadi jangan menunggu kejadian bencana baru meminta bantuan dari pusat,” imbuhnya.
Mengenai tambahan informa pemda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Raditya menyebutnya sebagai peringatan dini yang harus mendapat respons cepat untuk aksi nyata kesiapsiagaan.
Perlunya Tata Ruang yang Sesuai Aturan
Mengenai potensi bencana, Raditya juga menyinggung tentang pengelolaan tata ruang di daerah yang memiliki dampak langsung dengan warga.
Permasalahan tersebut seperti yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) saat warga mendirikan rumah di area sempadan sungai.
“Contoh saja beberapa wilayah di Jabodetabekpunjur, banyak rumah-rumah yang tinggal persis melanggar sempadan sungai. Kami punya datanya, kami ada datanya via satelit,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Raditya, kejadian banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh juga disebabkan karena pemerintah daerah tidak siap dalam mengantisipasi.