JAKARTA, suararembang.com - Kritik terhadap metode pendistribusian bantuan bagi korban bencana di Sumatera mencuat setelah sejumlah anggota DPR menyoroti cara pemberian bantuan melalui udara yang dinilai tidak tepat dan berpotensi merugikan warga.
Sorotan tersebut disampaikan dalam dua momentum berbeda, rapat Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta pernyataan terpisah dari Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Baca Juga: Titiek Soeharto Semprot Menhut Raja Juli Usai Video Truk Pengangkut Kayu Besar Diputar di DPR
Keduanya sama-sama menilai bahwa pola pemberian bantuan harus dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan efektif.
Kritik Firman Soebagyo: Bantuan Jangan Dilempar dari Helikopter
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pejabat yang menyalurkan bantuan ke daerah bencana tidak boleh bertindak sembarangan, termasuk melempar beras dari helikopter.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya tidak etis tetapi juga menunjukkan sikap yang bertentangan dengan esensi kemanusiaan.
"Saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan," ucap Firman dalam rapat yang digelar pada Kamis, 4 Desember 2025.
Anggota DPR itu menegaskan kembali poin kritiknya dengan memberi contoh langsung mengenai praktik penyaluran bantuan yang viral beberapa waktu lalu.
"Tidak perlu memberikan beras dilempar-lempar dari helikopter," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Firman turut mengingatkan agar pejabat tidak memanfaatkan momen bencana sebagai ajang pencitraan.
Firman menilai bantuan harus diberikan dengan tulus tanpa pertunjukan berlebihan.
"Bu Ketua kemarin datang langsung menyerahkan. Enggak perlu ada yang pencitraan dipanggul dan sebagainya. Ini mohonlah. Serahkan langsung gitu," tutur Firman.
Puan Maharani Minta Evaluasi Pendistribusian Bantuan Lewat Udara
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti metode pemberian bantuan dari udara yang beberapa kali dilakukan karena akses darat terputus.
Ia memahami bahwa kondisi geografis mengharuskan bantuan dikirim lewat jalur udara, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan efektivitas dan keselamatan warga.