REMBANG, suararembang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mendorong koperasi desa dan kelurahan Merah Putih untuk naik kelas. Caranya? Lewat forum kontak bisnis dengan mitra strategis dari BUMN, BUMD, hingga sektor swasta.
Acara ini digelar Kamis (7/8) di Pendopo Museum Kartini dan diikuti oleh 294 pengurus koperasi dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Rembang.
Baca Juga: 287 Kades dan Lurah Rembang Tumplek Blek ke Klaten, Sambut Launching Koperasi Merah Putih pp
Bupati Rembang, Harno, langsung membuka kegiatan ini. Ia menyebut koperasi punya peran vital untuk membangun ekonomi desa.
“Pembentukan koperasi juga dimaksudkan untuk memangkas mata rantai pasok distribusi kebutuhan pokok masyarakat, stabilisasi harga, dan upaya untuk penanggulangan kemiskinan,” jelas Bupati.
Menurutnya, koperasi mampu membantu menjaga harga tetap stabil, memperpendek jalur distribusi, hingga menekan angka kemiskinan.
Saat ini, angka kemiskinan di Rembang tercatat 14,02 persen. Masih lebih tinggi dibanding angka provinsi yang berada di 9,48 persen.
Lewat forum ini, koperasi desa diberi ruang bertemu langsung dengan berbagai pihak, seperti Bulog, Pertamina Patra Niaga, PT Pupuk Indonesia, Bank Jateng, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Rembang, Mahfudz, menyampaikan bahwa forum ini bisa menjadi titik awal bagi koperasi untuk membaca peluang bisnis.
“Yang kita hadirkan ini 294 orang pengurus koperasi desa Merah Putih. Mereka kita pertemukan langsung dengan mitra bisnis,” ujarnya.
Bupati Harno berharap, para ketua koperasi memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Tujuannya, agar masing-masing koperasi bisa mengembangkan unit usaha produktif sesuai potensi daerah.
“Saya berharap hari ini para ketua koperasi benar-benar melakukan kontak bisnis. Baca peluang, jalin kemitraan, dan wujudkan unit usaha di koperasi masing-masing,” tegasnya.
Beberapa bentuk usaha yang bisa dikembangkan antara lain gerai sembako, klinik desa, gudang, hingga simpan pinjam.
Bupati juga mendorong camat, kepala desa, hingga perangkat daerah untuk mendampingi koperasi. Sedangkan BUMN dan BUMD diminta aktif dalam pembinaan dan kemitraan.