Sarana-prasarana dasar: minimal 50 persen tersedia.
Indeks aksesibilitas dan konektivitas: 0,74.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menekankan, fasilitas untuk ketiga pilar kenegaraan ini wajib ada agar IKN berfungsi maksimal.
DPR Masih Pelajari Perpres
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa penggunaan IKN sebagai ibu kota politik masih dalam tahap kajian.
“Ini saya lihat kajiannya dulu, belum lihat,” ucap Puan saat ditemui di kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, 22 September 2025.
Dengan pengawasan dari Jokowi dan AHY, serta terpenuhinya semua syarat pembangunan, IKN diprediksi siap menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang.
Langkah ini menjadi tonggak penting bagi pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur dan efisiensi pemerintahan pusat.
****