Target Selesaikan GDPK, Rembang Genjot Kolaborasi Lintas Sektor

SUARAREMBANG.COM - Pemerintah Kabupaten Rembang kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sesuai amanat nasional.

Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya empat daerah yang belum menuntaskan dokumen ini, termasuk Rembang.

Baca Juga: Februari 2025, Pemkab Rembang Hadirkan Layanan Dokumen Kependudukan Langsung di Desa

Hal ini disampaikan oleh Subkoordinator Pengendalian Penduduk DP3AP2KB Jawa Tengah, Novita Dewi, dalam kegiatan penyusunan GDPK di Aula Baperida Rembang.

“Yang belum itu Kudus, Wonogiri, Banjarnegara, dan Rembang. Jadi memang harus kami pastikan karena ini amanat inpres dan harus segera,” tegas Novita.

Ia menekankan, GDPK bukan sekadar rencana di atas kertas. Dokumen ini harus memuat peta jalan (roadmap) yang mencakup strategi pelaksanaan secara rinci dan indikator capaian yang konkret.

“Dibutuhkan sinergitas dan kerja keras, karena tuntutan dari pemerintah pusat itu ada 30 indikator yang harus dimasukkan. Hal ini tidak akan tercapai tanpa kerja sama lintas sektor,” ujarnya.

Menurutnya, penyusunan GDPK harus melibatkan seluruh stakeholder: dari instansi teknis, organisasi masyarakat, hingga perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut akan menghasilkan kebijakan yang menyeluruh dan berdaya guna.

Dokumen GDPK diharapkan menjadi alat navigasi utama dalam pembangunan kependudukan lima tahun ke depan. Tak hanya merespons data statistik, tetapi juga membaca tren dan tantangan global seperti urbanisasi, migrasi, dan transformasi digital.

Kepala DINSOSPPKB Rembang, Prapto Rahrjo, menambahkan bahwa GDPK dapat menjadi dasar pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap isu-isu aktual.

“Mudah-mudahan advokasi ini dapat memberikan warna bagi kita, terutama dalam rangka penyusunan GDPK di Kabupaten Rembang,” ujarnya.

Dalam proses penyusunannya, GDPK diarahkan agar mampu memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Salah satunya adalah mendorong keluarga menjadi unit terkecil yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

Rembang berkomitmen mempercepat penyusunan dokumen GDPK agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan partisipatif.