Prabowo Beri Instruksi Penyelamatan KMP Tunu Pratama Jaya Meski Sedang Umrah di Arab Saudi

SUARAREMBANG.COM - Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali mengejutkan publik. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, pada Rabu malam, 2 Juli 2025.

Namun, kapal tersebut tenggelam diduga akibat cuaca buruk yang melanda wilayah perairan saat itu.

Baca Juga: Insiden Kapal Tenggelam di Selat Bali: 15 Orang Selamat, 4 Meninggal, Pencarian Terus Dilakukan

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto segera merespons laporan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.

Bahkan, saat menerima kabar tersebut, Presiden Prabowo tengah berada di Arab Saudi untuk kunjungan negara sekaligus menjalankan ibadah umrah.

“Bapak Presiden mendapat laporan dan informasi dari Tanah Air bahwa telah terjadi kecelakaan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali karena cuaca buruk,” ujar Seskab Teddy dari Makkah pada Kamis, 3 Juli 2025.

Seskab Teddy juga menegaskan bahwa Prabowo langsung memberikan perintah darurat kepada seluruh instansi terkait.

Presiden memerintahkan agar proses evakuasi dan penyelamatan korban segera dilakukan tanpa penundaan.

“Dari Tanah Suci, Beliau langsung memerintahkan kepada jajaran Basarnas dan badan terkait untuk segera melakukan tanggap darurat penyelamatan para penumpang dan crew secepat mungkin,” jelasnya.

Saat kecelakaan terjadi, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan mengangkut total 53 penumpang, 12 kru kapal, dan 22 unit kendaraan.

Hingga laporan terakhir, sebanyak 23 orang berhasil diselamatkan. Sayangnya, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 38 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR.

Upaya pencarian korban terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Basarnas dan unsur TNI-Polri. Proses penyelamatan berjalan dalam kondisi cuaca yang masih kurang bersahabat.

Peristiwa tenggelamnya kapal ini menambah daftar panjang kecelakaan laut di Indonesia yang kerap terjadi akibat faktor cuaca ekstrem dan keselamatan pelayaran yang belum maksimal.

Pemerintah pun diminta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayaran nasional, termasuk pengawasan terhadap armada penyeberangan.