Wamenaker Immanuel Ebenezer Terciduk OTT KPK, Istana Sampaikan Keprihatinan

JAKARTA, suararembang.com - Istana buka suara terkait kabar penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Istana menyatakan keprihatinan pada kasus OTT KPK untuk pertama kalinya yang terjadi di dalam tubuh Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Baca Juga: 3 Fakta Kontroversi Noel Ebenezer yang Kini Ditangkap KPK, dari Janji Palsu ke Buruh Sritex hingga Dipolisikan Alumni 212

“Yang pertama kami baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Prasetyo juga mengingatkan lagi tentang pesan Prabowo mengenai kerja kabinet untuk terus berhati-hati.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pekerjaan jajaran kabinet harus selalu sesuai dengan amanah yang diberikan.

Baca Juga: OTT KPK Jerat Wamenaker Immanuel Ebenezer, Diduga Peras Perusahaan Terkait Sertifikasi K3

“Berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati, semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahi amanah yang diberikan kepada kita semua,” tambahnya.

“Oleh karena itulah, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam,” ucap Prasetyo lagi.

Kabar penangkapan Wamenaker yang kerap dipanggil Noel itu, menurut Prasetyo sudah diketahui oleh Prabowo lewat laporan dari bawahannya.

“Kita semua yang melapor, ya menyayangkan gitu, di tengah sudah berkali-kali diingatkan gitu,” tukasnya.

Sementara itu, Noel diciduk KPK dalam operasi penangkapan pada Rabu malam, 20 Agustus 2025 di Jakarta bersama 10 orang lainnya.

Disebutkan bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan tindakan pemerasan yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan tentang pengurusan sertifikat K3.

Untuk status hukumnya, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk pemrosesan keputusan.
***