Mahasiswa Rembang Audiensi, Pemkab Tegaskan Soal Pajak dan Transparansi Pembangunan

REMBANG, suararembang.com - Audiensi antara mahasiswa dan pemerintah kembali digelar di Kabupaten Rembang.

Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rembang bertemu dengan Pemerintah Kabupaten, DPRD, serta TNI-Polri di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (1/9).

Baca Juga: HMI Rembang Raya Pilih Tidak Ikut Demo, Tegaskan Jalan Konstitusional Lebih Bermartabat

Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi terkait isu daerah.

Mereka menanyakan insentif pajak untuk pejabat, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), progres pembangunan 150 hari kerja, hingga transparansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bupati Rembang, Harno, memberikan penjelasan langsung mengenai isu pajak. Ia menegaskan bahwa insentif pajak yang diberikan sudah sesuai regulasi.

Baca Juga: Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan DPR dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri

“Kebijakan insentif pajak telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 serta PP Nomor 69 Tahun 2010,” jelasnya.

Terkait isu PBB-P2, Bupati Harno memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak selama masa kepemimpinannya.

Menurutnya, jika terjadi penambahan pajak, hal itu karena adanya perubahan objek pajak. Contohnya, lahan kosong yang kemudian dimanfaatkan untuk rumah atau usaha.

“Secara prinsip tidak ada kenaikan. Kalau ada warga yang merasa keberatan, bisa langsung dikomunikasikan dengan BPPKAD,” tegasnya.

Selain soal pajak, mahasiswa juga menyoroti progres pembangunan daerah. Bupati Harno menegaskan, sejak Maret hingga Agustus 2025 sudah ada beberapa proyek berjalan.

Fokusnya terutama pada perbaikan jalan rusak dan infrastruktur dasar.

Audiensi ini menjadi wadah dialog terbuka antara mahasiswa, pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat TNI-Polri.