JAKARTA, suararembang.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan dirinya menolak tawaran untuk duduk sebagai Menko Polkam di kabinet pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Mahfud mengaku lebih memilih bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.
Keputusan itu diambil bukan karena ia tidak berminat, Mahfud MD menyebut hal tersebut lebih karena alasan etika politik yang sejak lama dipegang.
Mahfud menegaskan, jabatan kabinet seharusnya diisi oleh mereka yang telah berjuang memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024, bukan dirinya yang justru menjadi lawan politik saat itu.
Meski tidak masuk kabinet, Mahfud menyebut masih bisa memberikan kontribusi lewat jalur lain.
Baca Juga: GNB: Presiden akan Segera Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
Kini, eks Menko Polhukam RI itu melihat reformasi kepolisian sebagai agenda besar yang membutuhkan perhatian serius, terutama soal kultur dan praktik internal yang selama ini jadi sorotan masyarakat.
“Dari diskusi itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam Tim Reformasi Polri,” kata Mahfud melalui kanal Youtube Mahfud MD Official yang dipublikasikan pada Senin, 22 September 2025.
Lantas, bagaimana pengakuan Mahfud MD terkait tawaran pemerintah kepadanya terkait kursi menteri hingga Komite Reformasi Kepolisian? Begini ceritanya.
Menolak Jabatan karena Etika
Mahfud menegaskan penolakannya terhadap kursi Menko Polkam dilandasi komitmen etika.
Guru Besar Hukum Tata Negara itu mengaku tidak ingin melanggar pernyataannya sendiri bahwa jabatan pemerintahan layak diisi oleh mereka yang terlibat langsung dalam perjuangan politik Prabowo.
“Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud.
Telepon Jenderal Menjelang Reshuffle
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menceritakan dirinya sempat dihubungi seorang jenderal senior pada Minggu, 7 September 2025, sesaat sebelum reshuffle kabinet diumumkan.
Artikel Terkait
GNB: Presiden akan Segera Bentuk Tim Reformasi Kepolisian