SEMARANG, suararembang.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah terbukti memberi manfaat ganda, tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian desa.
Di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berdiri Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Semarang yang berfungsi sebagai dapur umum MBG.
Baca Juga: Menelaah Usulan DPR untuk Mengganti MBG Jadi Uang Tunai, Istana: Konsep Sekarang yang Terbaik
Keberadaan SPPG ini mampu menyerap tenaga kerja lokal dan hasil pertanian setempat.
Kepala Desa Kadirejo, Riyadi, menyebut manfaat utama SPPG adalah menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui.
Pada tahap awal, sebanyak 3.489 penerima manfaat telah terlayani dari target 3.997 orang. Mereka tersebar di SD, SMP, dan SMA di wilayah Kadirejo, Giling, Jembrak, Tukang, dan Semowo.
Baca Juga: Pemkab Rembang Pantau Ketat Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
Selain manfaat gizi, SPPG juga berdampak langsung terhadap ekonomi desa. Dari 50 karyawan yang bekerja, sekitar 80 persen merupakan warga setempat.
“Itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat Kadirejo dan sekitarnya. Banyak manfaatnya, multi effect kalau saya bilang. Di samping itu juga petani di sini semakin bergerak, hasil pertanian dan peternakan bisa diserap oleh SPPG ini,” ujar Riyadi saat mendampingi kunjungan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (23/9/2025).
Dalam dua hari operasional, SPPG sudah mampu menyerap 200–250 kilogram beras dari petani lokal. Selain beras, kebutuhan pokok lain juga dipasok dari Bumdes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kadirejo.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kunjungannya untuk meninjau kesiapan SPPG di Jawa Tengah.
“Polri sampai saat ini sudah membangun 617 SPPG, dan kita harapkan bisa melayani 2.159.500 penerima manfaat dan membuka lapangan kerja untuk 30.850 tenaga kerja. Progres pembangunan SPPG akan kita optimalkan sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menambahkan, saat ini baru 1.285 SPPG atau 39,81 persen dari target 3.228 unit yang beroperasi.
“Kita sudah bentuk Satgas dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Kita gandeng seluruh mitra agar cepat terpenuhi. Terkait suplai bahan, koperasi merah putih juga sudah diarahkan untuk menyuplai,” terangnya.
Artikel Terkait
Menelaah Usulan DPR untuk Mengganti MBG Jadi Uang Tunai, Istana: Konsep Sekarang yang Terbaik