JAKARTA, suararembang.com - Isu pembangunan kilang minyak kembali memanas setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kinerja PT Pertamina.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, 30 September 2025, Purbaya menilai Pertamina malas-malasan membangun kilang minyak baru sehingga membuat subsidi energi terus meningkat.
Baca Juga: VIVO dan APR Batal Beli BBM Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Sorotan Publik
“Kita pernah bangun kilang baru nggak? Enggak pernah. Sejak krisis 1998 sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru,” ujar Purbaya di depan anggota DPR.
Ia juga menegaskan bahwa impor BBM yang terus dilakukan setiap tahun menyebabkan beban negara semakin besar. Bahkan, menurutnya, DPR perlu ikut menagih janji pembangunan kilang baru yang sudah lama tertunda.
“Saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun tujuh kilang baru dalam lima tahun. Sampai sekarang belum ada satu pun,” tegasnya.
Baca Juga: SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Alasan Utama
Pertamina Balas Tegas, Sebut Kilang Balikpapan Hampir Rampung
Pernyataan Purbaya segera dibalas oleh Pertamina. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menegaskan bahwa proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan sudah berjalan dan hampir selesai.
“Kilang di Balikpapan sedang dibangun, akan segera selesai,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2025.
Menurut Agung, pembangunan kilang tersebut telah mencapai 96 persen. Jika tuntas, kapasitas produksi minyak Pertamina akan meningkat dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari. Kilang baru itu ditargetkan mulai beroperasi tahun ini.
Agung menjelaskan bahwa bisnis kilang minyak memerlukan investasi besar dan memiliki risiko tinggi. Persaingan global yang semakin ketat membuat setiap proyek harus dikelola dengan hati-hati.
“Pertamina menjalankan dorongan dari pemerintah dengan hati-hati,” tambahnya.
Bahlil Lahadalia: ESDM Fokus pada Pengawasan Proyek Kilang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut menanggapi isu ini.
Ia menegaskan bahwa kementeriannya berperan dalam pengawasan agar proyek kilang berjalan cepat dan efisien.
