Gaya Komunikasi Jadi Sorotan, DPR Ingatkan Menkeu Purbaya Tak Komentari Kebijakan Kementerian Lain

JAKARTA, suararembang.com - Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah menjadi sorotan sejak awal dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu.

Kali ini, cara komunikasi Menkeu Purbaya jadi perhatian Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Baca Juga: Sidak Mendadak hingga Laporan ke Grup WA, Jadi Gaya Baru ala Menkeu Purbaya yang Bikin Pegawai Pajak dan Bea Cukai Kicep Dibuatnya

Misbakhun menyatakan memberikan dukungan pada kebijakan keuangan yang dilakukan Purbaya, namun dirinya mengingatkan untuk melakukan perbaikan pada cara berkomunikasi sang Menteri.

Misbakhun Minta Menkeu Purbaya Tak Komentari Kementerian Lain

Cara komunikasi yang jadi sorotan Ketua Komisi XI DPR itu tentang Menkeu Purbaya agar berhenti mengomentari kebijakan yang diputuskan oleh Kementerian lain.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain, fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya, dikutip dari laman DPR pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Baca Juga: Bakal Pakai APBN untuk Renovasi Ponpes Al Khoziny, Begini Respons Menkeu Purbaya hingga MPR

Kebijakan Harus Dibicarakan dengan DPR

Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga menyinggung tentang kebijakan Purbaya yang akan mengambil alih dana tak terserap di kementerian/lembaga (K/L).

Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.

Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri sehingga tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR,” imbuhnya.

“Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan, nah hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tambah politikus dari Partai Golkar itu.

DPR Tetap Mendukung Arah Kebijakan Menkeu Purbaya

Mengenai kebijakan pajak, Misbakhun mengatakan bahwa kenaikan PPN harus ditahan atau justru menurunkan ke angka 10 persen hingga 8 persen.

Hal tersebut, menurut Misbakhun bisa membantu untuk membuat daya beli masyarakat meningkat.