Tak Ada Dualisme! Penegasan Hukum Mantan Hakim PTUN: PB XIV Satu-Satunya Raja Sah Kasunanan Surakarta

“Isu mengenai adanya dualisme kepemimpinan sesungguhnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kaidah adat maupun ketetapan internal Keraton. Klaim bahwa penetapan Raja Baru belum final tidak berkaitan dengan legalitas PB XIV sebagai pemangku takhta yang sah,” tulis Dr. Teguh.

Ia menambahkan bahwa perbedaan pendapat di antara sebagian keluarga merupakan persoalan internal adat yang akan diselesaikan melalui mekanisme Keraton sendiri.

“Tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila pihak lain, termasuk Pemerintah, melakukan intervensi dalam urusan ini,” tegas mantan Hakim PTUN Jakarta tersebut.

Di akhir pernyataan, Dr. Teguh Satya Bhakti mengajak semua pihak untuk menjaga marwah adat, menghormati proses suksesi, serta mendukung pemerintahan SDISKS Pakoe Boewono XIV sebagai bagian penting dari kelestarian budaya Jawa. ***