Pertemuan Kontroversial Ketua DPRD Sumut dengan Eks Koruptor: Jaga Marwah Desak KPK Segera Panggil Erni Sitorus!

MEDAN, suararembang.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum memanggil Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus.

Pemanggilan ini dinantikan publik menyusul pertemuannya yang kontroversial dengan mantan narapidana tindak pidana korupsi, Chaidir Ritonga.

Baca Juga: KPK Janjikan Proses Pembebasan Ira Puspadewi Diproses Secepatnya, Lihat Lagi Alasan Prabowo Beri Hak Rehabilitasi

Pertemuan tersebut menjadi sorotan setelah Erni Sitorus mempostingnya di akun Instagram pribadinya pada 25 Mei 2025 lalu.

Dalam unggahan tersebut, Erni tampak berada di ruang kerjanya bersama Chaidir Ritonga.

Chaidir Ritonga sendiri adalah terpidana kasus suap laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012–2014. Pertemuan itu juga melibatkan seorang pejabat dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Sorotan Publik dan Desakan Jaga Marwah

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), Edison Tamba, menilai pertemuan ini sangat serius.

Menurutnya, pertemuan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks penyelidikan yang mungkin sedang berlangsung.

"Postingan instagram Erni Sitorus dengan koruptor kasus suap yang membahas program mulian Presiden RI Prabowo Subianto. Ini sudah parah sekali," kata Edison. Pernyataan ini dikutip dari Jaringan Promedia, Daulat.co, pada Selasa 2 Desember 2025.

Edison mendesak agar KPK segera memberikan kejelasan atas lambannya proses pemanggilan ini. Publik disebut membutuhkan transparansi dari lembaga anti rasuah.

Kekhawatiran Terhadap Kepercayaan Publik

Menurut Edison, KPK perlu menjelaskan alasan belum adanya pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Kalau KPK serius, Erni Sitorus harus dipanggil,” tegas Edison. “Publik perlu tahu apakah pertemuan itu hanya agenda biasa atau ada urusan lain yang perlu dibuka,” ujarnya.

Dia juga menyoroti bahwa keterlambatan pemanggilan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat. Publik dikhawatirkan menganggap proses pemberantasan korupsi berjalan lambat.

“Kami tidak ingin pemberantasan korupsi berhenti di level teknis. Jangan sampai ada nama besar yang membuat proses ini melambat,” kata Edoy, panggilan akrab Edison.