“Di tempat-tempat yang terisolir, kekuatan udara sangat mendukung. Helikopter atau pesawat digunakan untuk percepatan distribusi,” lanjutnya.
Ia mengatakan seluruh kritik dijadikan bahan perbaikan oleh TNI maupun lembaga lain yang juga menggunakan metode airdrop.
TNI, BNPB, dan K/L Lakukan Perbaikan Bersama
Freddy menegaskan bahwa evaluasi bukan hanya untuk TNI.
“Kita perbaiki secara menyeluruh, bukan hanya TNI. Unsur udara juga ada dari BNPB dan kementerian-lembaga lain,” jelasnya.
Keamanan kru, helikopter, hingga warga sipil menjadi prioritas utama dalam setiap proses distribusi.
Freddy juga mengungkap bahwa banyak lokasi yang tampak seperti lapangan terbuka, namun tidak layak untuk dijadikan zona pendaratan maupun dropping zone.
“Tanahnya lembek, lunak, banyak puing. Jika kena baling-baling bisa membahayakan alutsista,” paparnya.
DPR Ikut Kecam Airdrop Rusak: ‘Tidak Etis dan Tidak Sopan’
Metode airdrop ini juga sempat menuai kritik keras dari DPR.
Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, menyebut aksi melempar bantuan dari udara sebagai tindakan yang tidak pantas.
“Ketika membantu para korban, hendaklah yang sopan,” ujar Firman dalam rapat dengan Kementerian Kehutanan, 4 Desember 2025.
“Tidak perlu memberikan beras dilempar-lempar dari helikopter,” tegasnya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga meminta agar distribusi melalui jalur udara dievaluasi menyeluruh.
****
Artikel Terkait
Upaya Pemulihan Aceh Tamiang Dipercepat: Akses Dibuka, Bantuan Dikirim Lewat Sungai dan Airdrop