Negara Tarik Garis Tegas atas Bencana Sumatera, Satgas PKH Petakan Perusahaan Diduga Lakukan Tindak Pidana

JAKARTA, suararembang.com - Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Febrie Adriansyah, mengungkapkan adanya indikasi kuat tindak pidana yang diduga menjadi penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Hal itu disampaikan Febrie setelah menerima laporan dari anggota Satgas PKH terkait hasil pemetaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan terdampak bencana.

Baca Juga: Hutan Lindung Gowa Digunduli Diam-diam, Ancaman DAS Jeneberang Mengalir ke Makassar

“Ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS,” ujar Febrie pada Senin, 15 Desember 2025.

“Kita sudah memetakan perusahaan-perusahaan mana saja yang menjadi penyebab bencana ini,” lanjutnya.

Satgas PKH Petakan Perusahaan Penyebab Bencana

Febrie menyebut, Satgas PKH telah mengidentifikasi berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut dan menemukan indikasi kuat adanya unsur pidana.

“Jadi, ada beberapa jenis perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang memang terindikasi kuat bahwa ini adalah proses pidana,” lanjutnya.

Pria yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung itu menegaskan, langkah identifikasi tidak berhenti pada pemetaan semata, melainkan akan dilanjutkan dengan penentuan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum.

"Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi," kata Febrie.

Menurutnya, identitas perusahaan, lokasi kegiatan, hingga dugaan perbuatan pidana telah dikantongi oleh Satgas PKH.

"Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini, sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi," ujarnya.

Korporasi Terancam Sanksi Pidana dan Administratif

Febrie menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya menyasar individu, tetapi juga korporasi sebagai subjek hukum.

"Tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana," tegasnya.

Selain sanksi pidana, pemerintah juga menyiapkan langkah administratif terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan.