Hadiri Forum JPP Promedia, Task Force ISI Jelaskan Operasi Selain Perang TNI Tangani Bencana

JAKARTA, suararembang.com – Jaringan Pemred Promedia (JPP) menggelar forum diskusi membahas aksi tanggap darurat bencana terpadu di Indonesia bersama Co-Director of Cooperation and External Engagement sekaligus Head of Government Task Force Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri.

Forum yang berlangsung secara daring pada Selasa malam, 16 Desember 2025, ini diikuti oleh para pemimpin redaksi serta perwakilan mitra Promedia dari berbagai daerah di Tanah Air.

Baca Juga: CEO Promedia: Oknum Tukang Olah Proyek MBG Harus Dibersihkan, Jangan Rusak Program Unggulan Presiden

Dalam forum bertajuk “Peran Alutsista Militer dalam Banjir Akibat Siklon Senyar”, Aisha memaparkan dampak besar siklon tropis langka yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025.

Menurut Aisha, siklon tersebut awalnya berkategori ringan, namun dampaknya membesar akibat kerusakan lingkungan yang memperparah kondisi alam.

“Siklon tropis ini awalnya ringan, tetapi efeknya menjadi berlipat ganda karena kerusakan lingkungan,” kata Aisha.

Kerusakan ekosistem tersebut, lanjutnya, membuat lingkungan sekitar tidak lagi mampu menampung kapasitas air, sehingga memicu banjir bandang dan tanah longsor.

Dalam peristiwa tersebut, hujan ekstrem melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, yang mengakibatkan korban jiwa, terisolasinya sejumlah komunitas, serta gangguan transportasi skala besar.

Berkaca dari kejadian itu, Aisha menyoroti peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang turut terlibat aktif dalam proses evakuasi dan penanganan korban pascabencana.

Ia menegaskan, posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire menjadikan negara ini sangat rentan terhadap bencana alam, sehingga membutuhkan kemampuan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HA/DR) yang kuat dan terkoordinasi.

TNI dan Penanganan Banjir Siklon Senyar 2025

Dalam diskusi bersama JPP Promedia, Aisha mengungkapkan bahwa skala bencana besar sering kali melumpuhkan kapasitas penanganan di tingkat lokal.

“Jika skalanya terlalu besar, maka kapasitas lokal bisa mengalami kelumpuhan,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, diperlukan respons nasional yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan TNI, Polri, serta pemerintah pusat dan daerah.

“Respons nasional dibutuhkan ketika pemerintah lokal tidak lagi mampu menangani skala bencana yang terjadi,” jelas Aisha.