suararembang.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga timah menunjukkan adanya subjektivitas Majelis Hakim.
Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar, menegaskan bahwa tuntutan jaksa selama 12 tahun sudah sesuai fakta dan substansi.
“Bukti yang kami ajukan telah memenuhi syarat Pasal 183-184 KUHAP. Jadi, secara substansi, tuntutan kami tidak bermasalah. Subjektivitas hakim menjadi faktor pertimbangan vonis ini,” ujar Harli dalam konferensi pers, Selasa (31/12/2024).
Perbedaan Pandangan antara Hakim dan Jaksa
Hakim Ketua Eko Aryanto sebelumnya menyatakan tuntutan 12 tahun terlalu berat dibanding kesalahan terdakwa.
Harvey Moeis dinilai hanya mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT) tanpa masuk dalam struktur pengurusnya.
Selain itu, hakim menyebutkan PT Timah Tbk dan PT RBT bukan penambang ilegal.
Eko juga menegaskan, “Harvey hanya membantu temannya, Direktur Utama PT RBT, Suparta. Ia tidak mengetahui detail keuangan atau administrasi perusahaan.”
Akibatnya, hukuman Harvey diringankan menjadi 6,5 tahun.
Ketidakpastian Hukum di Sektor Tambang
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, mengingatkan bahwa kasus ini mencerminkan masalah ketidakpastian hukum yang dapat merusak iklim investasi di sektor pertambangan.
"Ketidakpastian hukum adalah musuh utama pelaku bisnis. Sektor tambang, dengan aturan yang sudah jelas, membutuhkan penegakan hukum yang adil dan konsisten," ujar Ali.
Ali juga menyoroti dampak lingkungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan melalui reklamasi, bukan dimasukkan sebagai kerugian negara.
Ia khawatir ketidakpastian hukum ini dapat menghambat hilirisasi energi yang sedang didorong pemerintah.
Tantangan Penegakan Hukum
Ketidakpastian hukum dinilai membuat pelaku korupsi semakin berani. Sementara itu, pengusaha tambang yang taat aturan justru terkena dampaknya.
Ali meminta pemerintah memperbaiki sistem hukum agar adil dan mendorong investasi sehat di sektor tambang.
