REMBANG, suararembang.com – Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal penangkap ikan menuai penolakan dari nelayan Rembang.
Mereka mengajukan beberapa tuntutan dalam audiensi dengan DPRD dan perwakilan KKP di Rembang, Rabu (23/4).
Berikut adalah tiga poin utama tuntutan nelayan:
-
Harga VMS Terlalu Mahal
Nelayan mengeluhkan harga alat VMS yang mencapai Rp 4 juta hingga Rp 5 juta, yang dinilai sangat memberatkan, terutama bagi nelayan kecil dengan kapal berkapasitas di bawah 30 GT. -
Biaya Airtime Tahunan
Selain harga alat, biaya tahunan untuk airtime yang terhubung dengan sistem KKP juga menjadi masalah. Biaya ini berkisar Rp 4,5 juta per tahun, tergantung ukuran kapal. -
Biaya Perawatan yang Tinggi
Nelayan juga mengkritik tingginya biaya perawatan alat VMS yang akan menambah beban operasional mereka.
Para nelayan menegaskan bahwa mereka tidak menolak penggunaan VMS, tetapi meminta agar pengadaan alat ini disubsidi oleh pemerintah atau melalui anggaran APBN.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rembang, Muslim, mengatakan, “Nelayan menolak VMS terkecuali jika pengadaannya disubsidi pemerintah.”
Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Halid K. Jusuf, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Ia juga memastikan evaluasi terhadap kebijakan pemasangan VMS tetap akan dilakukan.
Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, menyatakan akan membawa aspirasi nelayan ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni DPR RI, untuk mencari solusi yang tepat. ***