BANDUNG, suararembang.com - Rencana pengiriman siswa nakal ke barak militer oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sedang menjadi sorotan publik. Kebijakan ini mulai diterapkan di Purwakarta, Jawa Barat.
Dedi menyampaikan lewat akun Instagram-nya @dedimulyadi71, bahwa siswa yang dikirim ke barak militer telah mendapat izin orang tua.
Baca Juga: Heboh! Siswa Nakal di Purwakarta Dikirim ke Barak Militer, Apa Tujuan Dedi Mulyadi?
Menurut Dedi, para siswa akan menjalani pembinaan di lingkungan militer selama enam bulan. Ia berharap, pendekatan ini mampu membentuk kedisiplinan dan karakter yang lebih baik.
Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari pengamat pendidikan dan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim.
"Konsepnya belum jelas ini, militer atau pembinaan kesadaran bela negara, atau sekadar pelatihan," ujar Salim dalam program Dua Sisi TVOne, Kamis, 1 Mei 2025.
Menurut Salim, pelatihan semacam ini sebenarnya sudah sering dilakukan di sekolah dalam bentuk LDKS atau Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Ia menambahkan, LDKS biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat, bukan enam bulan.
"Saya juga sering dulu ikut LDKS, itu programnya tidak sampai 6 bulan apalagi setahun," ucapnya.
Lebih lanjut, Salim menyoroti kekosongan arah kebijakan. Ia mempertanyakan dampak program ini terhadap kurikulum pendidikan siswa.
"Kalau itu sampai 6 bulan, nanti kurikulum pendidikannya bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan besar," ujarnya.
Program siswa nakal masuk barak TNI memang mengundang perhatian. Di satu sisi, ia terlihat sebagai solusi kedisiplinan.
Namun di sisi lain, kebijakan ini masih menyisakan pertanyaan besar soal efektivitas dan arah pendidikan di Jawa Barat.
Apakah solusi ini akan berhasil, atau justru menciptakan masalah baru? Waktu yang akan menjawab. ***