SUARAREMBANG.COM - Bencana longsor kembali terjadi di Jawa Barat. Kali ini, musibah menimpa kawasan batu alam Gunung Kuda, Cirebon, pada Jumat, 30 Mei 2025. Kejadian ini mengundang perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, memastikan bahwa bantuan logistik dan santunan bagi para korban longsor Gunung Kuda akan segera diberikan.
Baca Juga: Bencana Banjir, Longsor, dan Korban Tenggelam di Rembang: Ini Fakta dan Penanganannya
Total korban meninggal yang telah berhasil dievakuasi dan diidentifikasi hingga saat ini berjumlah 14 orang. Selain korban meninggal, ada pula korban luka-luka yang tengah mendapatkan perawatan, serta sejumlah warga yang diduga masih tertimbun reruntuhan longsor.
"Kami menyiapkan santunan bagi korban meninggal demikian juga bagi yang luka," ujar Herman Suryatman pada Jumat (30/5/2025).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyiapkan logistik darurat bagi keluarga para korban. Bantuan ini mencakup kebutuhan pokok selama masa penanganan darurat dan proses evakuasi.
Baca Juga: Longsor Pekalongan: 21 Tewas, 159 Mengungsi, TMC Dikerahkan untuk Cari Korban
Hingga kini, proses pencarian korban masih berlangsung. Namun, tim pencari belum bisa melanjutkan secara penuh karena perlu memastikan kondisi area benar-benar aman dari potensi longsor susulan.
Herman menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan asesmen atau penilaian kondisi wilayah terlebih dahulu. Jika area tersebut dinyatakan aman, tim gabungan akan kembali dikerahkan untuk melakukan pencarian lanjutan terhadap korban yang masih hilang.
"Tadi 14 yang meninggal ada 4 orang yang rawat jalan (luka ringan)," jelas Herman. "Kurang lebih ada 8 yang masih dalam proses pencarian," lanjutnya.
Musibah longsor Gunung Kuda menjadi pengingat penting akan bahaya bencana geologis di kawasan rawan. Pemerintah daerah mengajak masyarakat tetap waspada dan tanggap terhadap potensi bencana serupa. Upaya cepat dan tanggap yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, BPBD, dan fasilitas pelayanan kesehatan sangat krusial dalam penanganan korban bencana seperti ini.