JAKARTA, suararembang.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyuarakan kritik tajam atas ketidakhadiran Presiden Republik Indonesia dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, posisi Indonesia di dunia internasional menjadi kurang terlihat karena tidak diwakili langsung oleh kepala negara.
Baca Juga: Tulisan Tangan Tom Lembong usai Dibesuk Anies Baswedan
“Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” ujar Anies dalam pidatonya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Rakyat, Minggu, 13 Juli 2025, di Jakarta.
Pentingnya Kehadiran Presiden di Forum Internasional
Anies menegaskan bahwa kehadiran presiden dalam forum seperti PBB mencerminkan komitmen serius suatu negara terhadap isu global.
Kehadiran kepala negara juga menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai aktor penting di panggung internasional, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Sebagai negara besar di kawasan, Indonesia memiliki posisi strategis. Anies menyoroti ketegangan di Asia Timur dan Asia Selatan sebagai wilayah yang rentan konflik.
Baca Juga: Anies Baswedan Apresiasi Mahasiswa UIN Yogyakarta yang Gugat Presidential Threshold
Ia membandingkan situasi tersebut dengan peran damai yang bisa diemban oleh Indonesia.
"Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan ini semua wilayah yang suasananya tegang bukan yang suasananya teduh," jelasnya.
"Tak terbayangkan utara dan selatan. Antara Korea Selatan dan selatan tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang," imbuh Anies.
Indonesia Harus Selesaikan Masalah Internal
Lebih lanjut, Anies menekankan bahwa agar Indonesia bisa tampil sebagai penengah dan penjaga stabilitas regional, maka urusan dalam negeri juga harus diperbaiki.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan hak asasi manusia dan demokrasi.
"Ketika kita mengatakan kepada dunia. Kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. Eh, you sudah beres dulu soal hak asasi manusia," ucapnya.