2. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi kepolisian.
3. Membuat komitmen publik agar TNI tidak masuk ke ruang sipil selama krisis demokrasi.
Sedangkan untuk target setahun, hingga 31 Agustus 2026, TNI diminta sepenuhnya kembali ke barak tanpa pengecualian.
Rincian tuntutan ini mencakup pencabutan mandat TNI dari proyek sipil mulai tahun ini, serta desakan agar DPR merevisi UU TNI.
Respons TNI dan Harapan Publik
Pernyataan Kapuspen TNI menegaskan sikap terbuka terhadap masukan rakyat.
Meski begitu, masyarakat tetap menunggu langkah nyata dari TNI dalam menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Isu kembali ke barak menjadi salah satu sorotan utama karena menyangkut hubungan sipil-militer di Indonesia.
Publik berharap TNI konsisten menjaga profesionalisme dengan fokus pada pertahanan negara, bukan urusan sipil.
Ke depan, bagaimana pemerintah, DPR, dan TNI merespons 17+8 Tuntutan Rakyat akan menjadi penentu arah demokrasi Indonesia.
***