JAKARTA, suararembang.com - Isu mengenai gaji dan tunjangan aparatur negara kembali mencuat, kali ini dari sorotan internal parlemen.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai bahwa perdebatan soal gaji DPR seharusnya dijadikan pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penggajian di seluruh lembaga negara.
Baca Juga: Daftar Lengkap Menteri yang Direshuffle Presiden Prabowo Senin 8 September 2025
Dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube milik Denny Sumargo yang tayang pada Jumat 8 September 2025, Rieke menyinggung besaran tunjangan kinerja (tukin) yang berlaku di sejumlah kementerian.
Mantan selebritas yang dikenal dengan nama Oneng itu secara khusus menyoroti Kementerian Keuangan, yang menurutnya menerima tukin dengan persentase sangat tinggi.
"Tapi kalau kita lihat, saya ambil contoh lagi, tunjangan kinerja kementerian, salah satu yang tertinggi adalah Kementerian Keuangan, 300 persen tunjangannya," kata Rieke.
Ia menegaskan tunjangan tersebut diberikan setiap bulan, sehingga menurutnya wajar jika sistem ini perlu ditinjau ulang.
Rieke menekankan bahwa momentum ini seharusnya digunakan untuk mengatur ulang secara adil, tidak hanya di DPR, tetapi juga di kementerian maupun pemerintah daerah.
"Dengan adanya isu ini, menurut saya ini momentum yang harus diambil. Saya katakan, reset Indonesia, kembali ke 0 kilometer, semua," ujarnya.
Lebih lanjut, Rieke menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk melakukan reformasi sistem keuangan negara.
"Jangan satu sisi DPR, ya terima kasih kalau buat saya penting kritik seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau transparansi itu untuk semua kementerian, lembaga negara, kementerian pusat maupun daerah," pungkasnya.***