PARIS, suararembang.com – Prancis diguncang gelombang demonstrasi besar bertajuk Block Everything atau Blokir Semuanya.
Aksi ini muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Emmanuel Macron dan berlangsung di berbagai kota.
Seruan aksi bermula dari unggahan di Facebook, namun cepat meluas. Laporan AFP mencatat hampir 197 ribu orang turun ke jalan pada Kamis, 11 September 2025.
Jumlah massa yang besar menunjukkan tingkat ketidakpuasan warga terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Kami ingin layanan publik yang efektif, pajak lebih tinggi untuk orang kaya, pajak lebih kecil untuk orang miskin, serta distribusi kekayaan yang lebih adil,” ujar Jean-Baptiste, seorang demonstran berusia 30 tahun, dikutip dari AFP.
Baca Juga: Seskab Tegaskan Tak Ada Alkohol di Gala Dinner Prabowo-Macron, Hanya Sparkling Apple Cider
Kemelut ini berakar pada pemotongan layanan sosial dan kebijakan penghematan yang dinilai memberatkan kelas menengah. Prancis juga tengah ditekan Uni Eropa untuk menekan defisit anggaran. Saat ini, defisit hampir dua kali lipat dari batas 3 persen, sementara utang publik telah menembus 114 persen dari PDB.
Selain isu ekonomi, massa juga menolak penunjukan Perdana Menteri baru, Sebastien Lecornu. Ia dikenal sebagai loyalis Macron sejak 2017, sehingga dianggap sebagai simbol arogansi politik.
“Penting mengambil tindakan sekarang juga. Macron tidak peduli dengan rakyat Prancis,” tegas Marie, salah seorang pengunjuk rasa. Ia menilai keputusan menunjuk PM tanpa dialog dengan oposisi memperburuk suasana politik.
Laporan Al-Jazeera juga mencatat seruan agar Macron mundur. “Sama saja masalahnya, Macron lah masalahnya, bukan para menteri. Dia harus mundur!” ucap Fred, seorang demonstran.
Meski sebagian aksi berlangsung damai, bentrokan tetap terjadi. Di Paris, polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Hampir 200 orang ditahan di ibu kota, sementara data Kementerian Dalam Negeri menyebut total 415 orang masih ditahan di berbagai kota.
Gelombang demonstrasi “Blokir Semuanya” menjadi gambaran nyata ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi dan politik Prancis di era Macron.***