SIBOLGA, suararembang.com - Viral di media sosial video diduga masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga ramai-ramai melakukan penjarahan di sebuah minimarket untuk memenuhi kebutuhan logistiknya.
Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @sumutnusantara pada Sabtu, 29 November 2025, tampak sejumlah warga merangsek masuk dan mengosongkan rak makanan di dalam minimarket tersebut.
“Akses jalan yang terputus membuat distribusi logistik belum dapat masuk secara normal. Beberapa minimarket di Pandan mulai dijarah karena sulitnya memperoleh kebutuhan pokok,” dikutip dari tulisan dalam keterangan akun tersebut.
Penjarahan rupanya tak hanya terjadi di Tapanuli Tengah dan Sibolga, tetapi juga di Aceh Tamiang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan menyebut timnya pun sempat dicegat oleh warga untuk mengambil logistik.
Logistik Bantuan Tim BNPB Direbut Warga
Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan kejadian penjarahan logistik juga dialami oleh timnya saat berada di Tapanuli Tengah.
“Memang berseliweran ya, bukan hanya di Aceh Tamiang, tadi di Sumatera Utara tepatnya di Tapanuli Tengah saat kita mendistribusikan logistik ke Bandara Pinangsori, ada sekelompok masyarakat yang berusaha untuk merebut logistik itu,” kata Suharyanto dalam konferensi pers pada Jumat sore, 29 November 2025.
“Ya kami perintahkan untuk itu diberikan saja,” imbuhnya.
Penjarahan karena Belum Ada Bantuan Logistik yang Diterima
Suharyanto kemudian mengatakan bahwa aksi masyarakat yang berusaha merebut logistik tersebut karena belum mendapatkan bantuan dan tidak ada niat jahat di dalamnya.
“Tentu saja kita yakin dan percaya bukan niatnya jahat tapi karena takut, mungkin karena memang sudah beberapa jam atau mungkin ada yang belum makan dari beberapa hari gitu sehingga terkesan begitu,” lanjutnya.
“Tapi begitu kita berikan kebutuhannya mereka, kita sampaikan kemudian kita beri penjelasan bahwa logistik akan datang secara terus-menerus, bukan hanya sekali atau dua kali,” paparnya.
Lebih lanjut, Suharyanto mengakui adanya kendala dalam distribusi bantuan kepada para warga yang terdampak karena kapasitas jumlah paket logistik yang bisa diangkut.