suararembang.com - Media massa memegang peran penting dalam membangun demokrasi dan memperkuat parlemen modern.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, Dadang Somantri, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinergi Lembaga Legislatif dan Media Massa untuk Penguatan Demokrasi dan Parlemen Modern.
Acara ini berlangsung di Soeboer Kitchen, Kota Semarang, pada Selasa (10/12/2024).
Media Massa sebagai Pilar Pembangunan
Dalam paparannya, Dadang menegaskan bahwa media massa tetap menjadi salah satu pilar utama dalam pendekatan pentahelix untuk keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, media massa berperan sebagai jembatan informasi yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat.
“Saya melihat media massa tetap menjadi pilar dalam pentahelix untuk keberhasilan pembangunan, karena kita tidak bisa meninggalkan media massa begitu saja,” ujar Dadang.
Ia juga menambahkan, “Kita butuh jembatan itu, yang mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Saya sendiri tidak bisa menjangkau sampai ke bawah, sehingga media massa itu punya kekuatan yang didukung oleh wartawan dengan narasi yang mudah diterima semua kalangan.”
Meski memiliki peran yang vital, Dadang mengingatkan bahwa media massa menghadapi tantangan besar di era digital, terutama dari media sosial yang sering kali menyebarkan informasi tidak akurat.
“Media massa punya tantangan untuk mengeliminasi informasi dari media sosial yang cenderung hoaks. Nah, sekarang bagaimana teman-teman jurnalis itu bisa memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik dan benar,” imbuhnya.
Kolaborasi Legislatif dan Media untuk Demokrasi
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Amir Machmud, menyoroti pentingnya kolaborasi antara legislatif dan media massa dalam menguatkan demokrasi.
“Fungsi kebersamaan dua entitas (legislatif dan media massa) memang perlu dibangun untuk menguatkan demokrasi saat ini,” ujarnya. Amir juga mencatat perkembangan pesat media massa yang kini meluas ke platform digital, melampaui bentuk tradisional seperti koran, radio, atau televisi.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Doktor Lintang Ratri Rahmaji, menekankan bahwa media massa harus tetap menjadi tolok ukur kebenaran informasi di tengah pesatnya perkembangan digital.
“Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat (legislatif) juga perlu melibatkan masyarakat, termasuk media massa. Karena, selama ini jarang sekali kalangan dewan yang melibatkannya,” tandasnya.
Melalui sinergi antara media massa, legislatif, dan masyarakat, diharapkan demokrasi di Indonesia semakin kokoh dan modern.