suararembang.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai kehidupan pribadinya menuai kontroversi.
Dalam sebuah pidato, Pigai mengungkapkan bahwa selama 13 tahun terakhir ia tidak memiliki istri, namun memiliki tiga pacar.
Pernyataan ini disampaikan dalam konteks larangan bagi bawahannya untuk "main mata" antara pasangan laki-laki dan perempuan.
"Enggak boleh main mata antar pasangan laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. 3 bos, saya 3 aja, saya enggak pernah macem-macem," ujar Pigai sambil tertawa, yang diikuti gelak tawa pejabat lainnya.
Pernyataan ini segera memicu reaksi beragam dari masyarakat dan warganet. Banyak yang mempertanyakan etika dan profesionalisme seorang pejabat publik yang secara terbuka membahas kehidupan pribadinya dengan cara demikian.
Beberapa pihak menilai bahwa sebagai Menteri HAM, Pigai seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas dan moralitas.
Kritik juga datang dari tokoh agama. Cholil Nafis, seorang ulama terkemuka, menyarankan agar Pigai sebaiknya menikah daripada memiliki beberapa pacar.
Menurutnya, pernyataan semacam itu tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat negara dan dapat memberikan contoh yang kurang baik bagi masyarakat.
Selain itu, pernyataan Pigai dianggap kontradiktif dengan posisinya sebagai Menteri HAM yang seharusnya mendorong nilai-nilai kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak-hak individu.
Beberapa aktivis HAM menilai bahwa memiliki beberapa pacar secara bersamaan dapat mencerminkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam hubungan personal.
Kontroversi ini menambah daftar panjang blunder yang pernah dilakukan oleh Natalius Pigai selama menjabat sebagai Menteri HAM.
Sebelumnya, ia pernah mengusulkan penambahan anggaran Kementerian HAM dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun untuk pengembangan pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia, termasuk rencana pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional.
Usulan ini menuai kritik tajam karena dianggap tidak realistis dan berlebihan.
Pigai juga pernah mengusulkan program peduli HAM dengan memberikan dana Rp100 juta per desa untuk 83 ribu desa di Indonesia, yang totalnya mencapai Rp8,03 triliun.