“Kami berkoordinasi intensif dengan semua SPPG untuk memastikan program berjalan lancar,” ujar Sarjoko. Fokus utama program ini adalah meningkatkan konsentrasi belajar siswa melalui pemenuhan gizi yang optimal.
2. Sistem Cost Sharing di Palembang
Di Palembang, program MBG mengadopsi model cost sharing, melibatkan jasa boga, kerja sama dengan TNI/Polri, dan sinergi dengan sektor swasta. Kepala Disdik Palembang, Adrianus Amri, menyatakan bahwa anggaran berbagi ini memungkinkan daerah untuk menjalankan program secara berkelanjutan.
Setiap menu makanan senilai Rp10.000 disediakan setiap hari sekolah. Jika ada kekurangan anggaran, Pemerintah Kota siap menggunakan Dana Tidak Terduga (DTT). “Hal ini merupakan kewajiban daerah dan bagian dari instruksi pusat,” jelas Amri.
3. Harapan Turunkan Stunting di Kalimantan Selatan
Di Kalimantan Selatan, program MBG menjadikan Kota Banjarmasin sebagai percontohan. Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi, menuturkan bahwa program ini dirancang untuk mendukung kesehatan siswa sekaligus menurunkan angka stunting.
“Semoga program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan di Kalsel,” harap Hadeli. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 130 lokasi direncanakan menjadi titik pelaksanaan MBG di wilayah tersebut.
4. Menu Ikan Kaleng di Jayapura
Kota Jayapura menawarkan pendekatan unik dengan menu ikan kaleng sebagai bagian dari program MBG. Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura, Matheys Sibi, menyebut bahwa ikan tuna dan tongkol dari perairan lokal menjadi komoditas unggulan.
“Kami siap meskipun fasilitas pembuatan ikan kaleng belum tersedia. Ini menjadi peluang untuk mengembangkan potensi perikanan di Jayapura,” terang Sibi. Dengan sumber daya laut yang melimpah, Kota Jayapura optimistis melaksanakan program ini secara efektif.
Dukungan Nasional untuk Program Makan Bergizi Gratis
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 20% dari total Rp71 triliun anggaran untuk program ini sepanjang tahun 2025. Sebanyak 1.923 koperasi, termasuk koperasi telur, sayur, dan beras, siap mendukung pelaksanaan MBG.
“Pelaksanaan mulai 6 Januari 2025. Kita lihat realisasinya nanti,” ujar Budi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor.
Program MBG tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi lokal.
Dengan pendekatan berbeda di setiap daerah, inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.