suararembang.com - Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas terkait distribusi LPG 3 Kg yang sempat menjadi perbincangan publik.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg.
Baca Juga: Pembelian LPG 3 Kg Wajib di Pangkalan, Pengecer Dilarang Mulai Februari 2025
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi antara DPR dan pemerintah.
"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial," ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Pemerintah Pastikan Harga Tetap Terjangkau
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa pemerintah akan memastikan harga LPG 3 Kg di tingkat pengecer tidak melambung tinggi.
Baca Juga: Begini Cara Daftar Jadi Agen Pangkalan Gas LPG 3 kg
"Kemudian memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal," tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah memangkas distribusi LPG 3 Kg hanya sampai tingkat pangkalan, sehingga masyarakat tidak bisa membelinya di pengecer atau warung. Kebijakan ini menuai kritik dari anggota DPR karena menyulitkan warga.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kondisi ini bukanlah kelangkaan gas.
"Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya nggak ada, nggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang," jelas Bahlil di Bogor, Minggu (2/2).
Subsidi LPG 3 Kg Akan Diperketat
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah ingin menertibkan penerima subsidi LPG 3 Kg agar lebih tepat sasaran.
"Ya kan memang begini ya. Pertama adalah semua memang harus kita rapikan ya. LPG 3 Kg ini kan adalah, ada subsidi di situ dari pemerintah," katanya di Jakarta Pusat, Sabtu (1/2).
Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan penertiban ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi memastikan subsidi diberikan kepada yang berhak.