Skema Penempatan Dana
Sebelummya diketahui, dana sebesar Rp200 triliun itu dialokasikan ke beberapa bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing mendapat Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta BSI Rp10 triliun.
Penempatan dilakukan dalam bentuk deposito on call tanpa lelang, dengan tingkat bunga sebesar 80,476 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR).
Secara terpisah, Menkeu Purbaya sempat mengakui kebijakan ini diharapkan menekan praktik perang bunga antar bank.
“Bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak dengan ekonomi, dengan itu sendiri. Bisa bunga pinjaman turun, bisa bunga deposito turun, yang jelas cost of money turun,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.
Dampak ke Ekonomi Riil
Menkeu Purbaya juga pernah menuturkan, dengan likuiditas berlebih, bank diminta lebih leluasa menyalurkan kredit, termasuk ke sektor produktif seperti koperasi desa atau program pemerintah lain.
Jika digunakan untuk program prioritas, maka bunga yang dibebankan ke bank oleh pemerintah hanya 2 persen, lebih rendah dari standar 4 persen.
“Jadi enggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara. Kami instruksikan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, bunga yang kami charge lebih rendah,” jelas Purbaya dalam kesempatan yang sama.
Purbaya juga menegaskan, dana deposito pemerintah itu tidak akan ditarik dalam 6 bulan ke depan sehingga perbankan memiliki kepastian dalam menyalurkan kredit.
Tak Ganggu Posisi Keuangan Negara
Purbaya sempat memastikan langkah ini tidak mengganggu posisi keuangan negara karena cadangan pemerintah di bank sentral dinilai masih jauh lebih besar.
“Saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi win-win solution. Kalau mereka bisa salurin, ya salurkan," tutur Purbaya dalam kesempatan yang sama.
"Kalau enggak bisa, ya ke situ (program pemerintah). Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi berjalan lebih cepat,” tambahnya.
Kendati menimbulkan keluhan dari kalangan tertentu seperti Hotman Paris, kini langkah Menkeu Purbaya dalam menyalurkan Rp200 triliun ke Himbara juga dinilai sebagai langkah agresif menggerakkan kredit dan konsumsi di tengah tantangan perlambatan ekonomi.***