Sistem Penerimaan Negara Disorot, Hashim Djojohadikusumo Sebut Pajak hingga Royalti Parah

JAKARTA, suararembang.com — Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti sistem penerimaan negara Indonesia.

Ia menilai pengelolaan pajak, bea cukai, hingga royalti berada dalam kondisi sangat buruk.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Rencana Sentralisasi Sistem Bea Cukai, Sebut Daerah Tak Bisa Main-Main Lagi

Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam forum akademik di Universitas Indonesia.
Acara tersebut digelar pada Jumat, 12 Desember 2025.

“Sistem penerimaan negara kita (pajak, bea cukai, PNBP, royalti) sangat-sangat parah, parah sekali,” ucap Hashim.

Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia hanya 9–10 persen dari PDB.
Angka itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu yang terendah di dunia.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Singgung Citra Buruk Bea Cukai di Masyarakat, Sebut Bisa Dibekukan dan Diganti SGS

“Indonesia betul kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia (dengan rasio 9-10 persen dari PDB),” lanjutnya.

Menurut Hashim, masalah utama bukan kurangnya potensi ekonomi nasional.
Ia menilai persoalan terletak pada kinerja aparatur negara.

“Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit. Indonesia negara surplus,” kata Hashim.

Baca Juga: MUI Keluarkan Fatwa soal Pajak, Desak Pemerintah dan DPR untuk Evaluasi Aturan hingga Gencar Tangkap para Mafia

Ekonomi Gelap Capai 35 Persen

Hashim juga mengungkap besarnya ekonomi yang belum tercatat negara.
Ia mengutip data Bank Dunia.

“Bank Dunia katakan saat ini (ekonomi abu-abu/hitam) itu kurang lebih 35 persen daripada ekonomi kita, tidak tercatat,” ujar Hashim.

Ia menyebut nilai ekonomi Indonesia sebenarnya lebih besar dari angka resmi.
Sebagian besar aktivitas ekonomi tidak masuk sistem penerimaan negara.