TAPANULI SELATAN, suararembang.com - Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah pemukiman di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, pada akhir November 2025 memicu perhatian nasional.
Video gelondongan kayu yang hanyut dari kawasan Batang Toru hingga Garoga membuat publik curiga adanya aktivitas pembukaan lahan besar-besaran di wilayah hulu.
Tekanan publik meningkat. Sejumlah pihak mengecam aktivitas tambang dan perkebunan kelapa sawit yang dinilai memperparah kondisi daerah aliran sungai (DAS). Desakan agar perusahaan dihentikan pun menguat.
KLH Turun Tangan: Semua Perusahaan di Hulu DAS Diminta Hentikan Operasional
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akhirnya angkat bicara. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyebut pihaknya telah melakukan inspeksi udara di kawasan terdampak Tapsel.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” kata Hanif dalam keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
3 Perusahaan Ditertibkan, Dipanggil ke Jakarta
Hanif mengungkapkan bahwa ada tiga perusahaan yang sudah didatangi tim KLH, terdiri dari sektor pertambangan hingga perkebunan kelapa sawit.
Hasilnya: semua aktivitas sementara dihentikan.
“Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta,” ujarnya.
Hanif menekankan bahwa DAS Batang Toru dan Garoga merupakan kawasan strategis dengan fungsi ekologis tinggi.
“Fungsi ekologis dan sosial tidak boleh dikompromikan,” tambahnya.
Inspeksi Udara Ungkap Pembukaan Lahan Masif
Dalam peninjauan udara menggunakan helikopter, KLH menemukan bukti pembukaan lahan dalam skala signifikan.
“Terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit,” ungkap Hanif.
Menurutnya, tekanan besar terhadap DAS menyebabkan turunnya material kayu dan erosi yang menjadi pemicu utama banjir bandang.