SEMARANG, suararembang.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan gratis bagi siswa miskin.
Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun 2025, tercatat sebanyak 72.460 siswa dari keluarga tidak mampu diterima melalui jalur afirmasi.
Baca Juga: SPMB SMP 2025 Rembang Resmi Dibuka, Sekolah Favorit Langsung Diserbu Pendaftar
Dari jumlah tersebut, sekitar 70 ribu siswa masuk ke SMA/SMK negeri, sedangkan 2.460 siswa lainnya diterima di sekolah swasta yang menjadi mitra Pemprov Jateng melalui program sekolah kemitraan.
Langkah ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah terhadap wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
“Pemprov Jateng lakukan intervensi pada siswa yang berada di wilayah miskin ekstrem. Kualifikasi (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) P1, P2 dan P3 dihabiskan semuanya,” ujar Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, saat diwawancarai di Semarang, Kamis (10/7/2025).
Baca Juga: SPMB SMP 2025 Rembang Resmi Dibuka, Sekolah Favorit Langsung Diserbu Pendaftar
Namun, Luthfi mengakui bahwa program ini tidak serta-merta berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah masih adanya budaya bekerja setelah lulus SMP di beberapa daerah.
Untuk itu, edukasi tentang pentingnya menuntaskan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK terus dilakukan. Apalagi, kini sudah tersedia program sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta kemitraan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sadimin, menambahkan bahwa tahun ini disediakan kuota sebanyak 5.040 siswa untuk sekolah swasta kemitraan, namun baru terisi sekitar 2.460 siswa. Salah satu hambatan utama adalah jarak sekolah dengan rumah siswa yang cukup jauh.
“Jarak tempuh jadi pertimbangan. Mereka akhirnya tetap bersekolah di swasta reguler,” ungkap Sadimin.
Disdikbud Jateng akan melakukan evaluasi terhadap sekolah swasta mitra, terutama yang menerima sedikit atau bahkan tidak ada pendaftar sama sekali. Langkah ini diambil agar program pendidikan gratis bagi siswa miskin bisa lebih tepat sasaran dan efektif di tahun-tahun mendatang.
Dengan pendekatan afirmatif dan dukungan dari sekolah negeri maupun swasta, Pemprov Jateng berupaya menghapus hambatan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan yang merata dan berkualitas adalah hak semua anak di Jawa Tengah.