JAKARTA, suararembang.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian pemimpin dunia. Mereka bahkan ingin mempelajari pelaksanaan program ini di Indonesia.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak surat dari para pemimpin dunia yang tertarik dengan keberhasilan program MBG.
"Apa pun yang terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu 23 Maret 2025.
Baca Juga: Media Asing Sebut MBG, Danantara, Sri Mulyani, dan IKN Sebabkan IHSG Anjlok
Indonesia Jadi Contoh dalam Program Pangan Bergizi
Banyak pemimpin dunia datang ke Indonesia untuk memahami lebih dalam program MBG. Padahal, Indonesia baru memulai program ini secara nasional. Namun, skala besar dan keseriusan pelaksanaannya membuat dunia tertarik.
"Mereka bilang salah satu yang mereka ingin pelajari adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai," tambah Prabowo.
Dalam tiga bulan setelah peluncuran, program MBG telah menjangkau 38 provinsi dan memberikan manfaat kepada 3 juta penerima. Namun, Presiden menyadari masih ada anak-anak yang belum menerima manfaat ini.
"Saat saya datang ke suatu desa, orang tua bertanya, 'Pak, kami di sini belum terima makan bergizi'. Ini sesuatu yang mengusik hati saya," ungkapnya.
Percepatan Program MBG dengan Inovasi
Untuk mempercepat jangkauan MBG, Presiden meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajarannya mencari solusi inovatif.
"Saya minta Kepala BGN berpikir kreatif. Bagaimana kalau kita percepat? Pakai sistem hibrida atau cara lain? Rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," tegasnya.
MBG dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp1,2 triliun per hari. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa tahun 2025 BGN mendapat anggaran Rp71 triliun, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada September 2025.
"Jika di tahun 2026 MBG berjalan di 30.000 satuan pelayanan dan mencakup 82,9 juta penerima, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp360 triliun hingga Rp400 triliun per tahun," ujar Dadan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Sabtu 22 Maret 2025.
Saat ini, 1.050 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi melalui kemitraan dengan UMKM. BGN juga akan membangun 1.542 SPPG tambahan melalui APBN untuk mempercepat pemerataan program, terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
Artikel Terkait
Media Asing Sebut MBG, Danantara, Sri Mulyani, dan IKN Sebabkan IHSG Anjlok