SEMARANG, suararembang.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencetuskan program Sekolah Antikorupsi yang menyasar 7.810 kepala desa dari seluruh wilayah Jawa Tengah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya preventif dan pre-emtif dalam mencegah tindak pidana korupsi di level pemerintahan desa.
Baca Juga: Sekolah Antikorupsi Kades se-Jawa Tengah: Wakil Bupati Rembang Ungkap Komitmen Bersih dari Korupsi
“Kami akan kumpulkan kades. Ini sebagai upaya preventif dan pre-emtif terkait tindak pidana korupsi,” tegas Luthfi dalam pembukaan program bertajuk Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi yang digelar di GOR Jatidiri, Kota Semarang.
Program Sekolah Antikorupsi ini menghadirkan berbagai narasumber dari lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi, BPKP, hingga Polda Jateng.
Fokus utama kegiatan ini adalah membekali para kepala desa dengan pengetahuan mengenai tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan harapannya bahwa inisiatif ini mampu menekan angka korupsi di tingkat desa.
Ia menilai peran kepala desa sangat vital karena mereka menjadi ujung tombak pengelolaan anggaran di desa masing-masing.
Muji Subagyo, Kepala Desa Sidowangi, Kabupaten Magelang, mendukung penuh gagasan ini.
“Saya berharap tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau bisa ini bisa berkelanjutan di tingkat kabupaten,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Cipto Teguh Wibowo, Kepala Desa Karanglo, Kabupaten Banyumas.
Ia mengaku mendapatkan pemahaman baru yang penting, terutama terkait penggunaan bantuan keuangan desa.
“Alhamdulillah ada Sekolah Antikorupsi ini. Sangat bermanfaat karena kita tahu mana pos-pos yang sebenarnya,” katanya.
Ahmad Luthfi juga menyebut saat ini sudah ada 30 desa antikorupsi di Jateng, dan 297 desa lainnya sedang dalam proses pengajuan.
Artikel Terkait
Sekolah Antikorupsi Kades se-Jawa Tengah: Wakil Bupati Rembang Ungkap Komitmen Bersih dari Korupsi