Nelayan Rembang Keluhkan VMS, Pemkab Siap Temui KKP untuk Cari Solusi

REMBANG, suararembang.com - Keluhan nelayan Rembang terkait kebijakan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) kini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Pemkab Rembang berencana menggelar pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) demi mencari solusi terbaik.

 VmsBaca Juga: Nelayan Rembang Tolak Pemasangan VMS, Tuntut Subsidi Pemerintah

Langkah ini diambil setelah kelompok nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Rembang menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Bupati, Jumat (9/5).

Mereka merasa keberatan terhadap kewajiban membuat surat pernyataan kesanggupan pemasangan VMS sebagai syarat mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi.

Akibat kebijakan tersebut, nelayan tidak bisa mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dampaknya, mereka tidak memperoleh jatah BBM subsidi dan terpaksa berhenti melaut.

 Baca Juga: Vessel Monitoring System (VMS): Teknologi Wajib untuk Kapal Perikanan di Indonesia

Ketua KNTI Kabupaten Rembang, Eko Sugeng Waluyo, menyebut surat pernyataan tersebut sebagai bentuk paksaan. Ia menegaskan nelayan tidak menolak pemasangan VMS selama alat itu disediakan negara.

“Kita bukan menolak pemasangan VMS, tapi itu murni tanggung jawab negara,” ujarnya.

Eko juga menyoroti beban pungutan yang sudah cukup berat bagi nelayan. Mulai dari PNBP 5 persen, retribusi daerah 3 persen, hingga potongan dari pihak ketiga saat pelelangan ikan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinlutkan Rembang, Mochamad Sofyan Cholid, menjelaskan bahwa penggunaan BBM subsidi harus diawasi secara ketat. Rekomendasi hanya bisa diberikan jika dokumen seperti SLO dan SPB telah lengkap.

Bupati Rembang, Harno, memastikan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pertemuan resmi dengan KKP. Tujuannya adalah mencari jalan tengah agar kebijakan bisa tetap berjalan, namun nelayan tidak dirugikan.

“Kita akan jadwalkan untuk bertemu dan bermusyawarah mencari jalan keluarnya agar semua bisa berjalan dengan baik,” ungkap Harno. ***