JAKARTA, suararembang.com – Kebijakan penggunaan makanan ultra processed food (UPF) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegur Badan Gizi Nasional (BGN) karena dinilai tidak konsisten dalam sikapnya.
Baca Juga: Kasus Keracunan MBG: BGN dan BPOM Bongkar SPPG Bermasalah hingga Arahan Khusus Presiden
Charles mempertanyakan perbedaan pernyataan pejabat BGN soal UPF di menu MBG. Ia menyinggung pernyataan Wakil Kepala BGN, Nanik, yang menyebut UPF akan dilarang.
Namun, surat dari Deputi BGN, Tigor Pangaribuan, justru menyebut produk seperti roti, nugget, dan sosis boleh digunakan asal berbahan lokal.
“Maksud saya, BGN tahu nggak sih ultra processed food itu apa? Ini bukan melarang, hanya mengalihkan ke UMKM,” kata Charles saat rapat dengan BGN, Rabu, 1 Oktober 2025.
Baca Juga: Kasus Keracunan MBG: BGN dan BPOM Bongkar SPPG Bermasalah hingga Arahan Khusus Presiden
Menurut Charles, makanan UPF seperti mie instan, sereal, nugget, hingga sosis tinggi gula, garam, dan lemak.
Ia meminta BGN berkonsultasi dengan BPOM serta Kementerian Kesehatan agar menu MBG sesuai standar gizi anak.
Sebelumnya, Nanik menegaskan bahwa dapur MBG harus menghidupkan ekonomi lokal, bukan memperkaya pabrik besar.
“Dapur MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya pemilik pabrik roti,” ujarnya pada 26 September 2025.
Ia juga menegaskan tidak akan mentoleransi penggunaan produk pabrikan, kecuali susu kemasan di daerah tanpa peternakan sapi.
“Begitu larangan ini dijalankan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup,” kata Nanik.
Namun, kritik tetap datang. Ahli gizi Tan Shot Yen menilai menu MBG yang membagikan burger, spaghetti, atau bakmi instan tidak sesuai dengan misi gizi anak.
Artikel Terkait
Kasus Keracunan MBG: BGN dan BPOM Bongkar SPPG Bermasalah hingga Arahan Khusus Presiden