Pemkab Rembang Prioritaskan 10 Layanan untuk Tangani Perkawinan Anak

Peran Lintas Sektor dan Rencana Tindak Lanjut

Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan layanan telah dibagi di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.

 

Data menunjukkan bahwa 59 anak menjadi tanggung jawab Dindikpora, 65 anak ditangani oleh Dinsos PPKB, dan 55 anak oleh Kemenag.

 

Selain itu, 52 anak berada di bawah tanggung jawab Dinas Kesehatan, 10 anak oleh Dindukcapil, dan 3 anak oleh Dinperinaker.

“Atas hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL), kami sampaikan by name by address dan sudah disepakati pelaporannya ke Bappeda hingga akhir Desember,” terang Agung.

Kepala Dinsos PPKB, Prapto Raharjo, menekankan pentingnya kerja lintas sektor dalam menangani kasus ini.

Menurutnya, masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinsos, tetapi juga melibatkan dinas pendidikan hingga instansi vertikal. Ia menambahkan, “Masa depan Indonesia emas 2045 sangat tergantung pada upaya kita menangani anak-anak ini.”

Perwakilan UNICEF, Yuanita Marini Nagel, mengapresiasi langkah Pemkab Rembang dalam menangani perkawinan anak.

Ia memuji responsivitas Pemkab Rembang yang telah memberikan banyak ide inovatif.

“Pemkab Rembang sangat responsif dan menjadi salah satu kabupaten yang memberikan ide-ide inovatif. Ini akan menjadi bahan pembelajaran praktik baik di tingkat nasional,” tuturnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan rencana yang matang, Pemkab Rembang berharap dapat memutus rantai perkawinan anak.

Upaya ini tidak hanya untuk menyelamatkan masa depan anak-anak, tetapi juga mewujudkan generasi emas Indonesia.