suararembang.com - Duta Besar Republik Indonesia untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap, tengah menghadapi tuduhan serius terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mantan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abuja.
Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada 7 Februari 2024, saat korban yang berjenis kelamin perempuan membantu Dubes Harahap menemukan lokasi negara bagian Nigeria di peta di kantornya.
Baca Juga: Dinas Kesehatan Rembang Kejar Target Imunisasi HPV untuk Anak Perempuan
Korban mengklaim bahwa Dubes Harahap melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan dan tidak pantas selama interaksi tersebut.
Akibat insiden tersebut, korban mengalami trauma psikologis yang signifikan, termasuk gangguan stres pascatrauma (PTSD) berat, kecemasan, dan depresi.
Hasil evaluasi psikolog dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menunjukkan dampak psikologis yang mendalam pada korban.
Selain dampak psikologis, korban juga mengalami tindakan pembalasan di tempat kerja, seperti pengawasan berlebihan, penilaian kinerja negatif, dan pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak sah.
Tim hukum korban telah mengajukan petisi kepada pihak berwenang, termasuk Kementerian Luar Negeri Indonesia, Duta Besar Indonesia di Nigeria, Kepala Tata Usaha KBRI, dan Inspektur Jenderal Polisi (IGP), untuk meminta intervensi dalam kasus ini.
Menanggapi laporan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Soemirat, menyatakan bahwa Kementerian telah mengetahui kasus tersebut dan menanggapinya dengan serius.
Roy menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri tidak akan mentolerir perilaku yang bertentangan dengan prinsip etika diplomatik dan selalu mewajibkan semua jajaran untuk mematuhi kode etik dan standar profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan etika dan profesionalisme dalam lingkungan diplomatik, serta perlunya mekanisme yang efektif untuk menangani tuduhan pelecehan seksual di tempat kerja.
Pihak berwenang diharapkan dapat melakukan penyelidikan yang transparan dan adil untuk memastikan keadilan bagi korban dan mempertahankan integritas institusi diplomatik Indonesia.
Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini akan terus dipantau, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap reputasi diplomatik Indonesia dan kesejahteraan individu yang terlibat.()
