JAKARTA, suararembang.com - Anita Wahid, putri dari Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pernah mengungkapkan bahwa keluarganya mengalami intimidasi dari TNI.
Meskipun demikian, keluarga Gus Dur tetap berkomitmen menjaga netralitas dalam berbagai situasi politik.
Isu mengenai peran ganda atau dwifungsi ABRI kembali mencuat seiring dengan revisi Undang-Undang TNI.
Baca Juga: Mahasiswa FHUI Gugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi: Ada Apa?
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa revisi tersebut tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang pernah ada di masa Orde Baru.
Ia menekankan bahwa TNI saat ini tidak memiliki peran dalam ranah politik seperti sebelumnya.
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, juga menambahkan bahwa peran TNI saat ini lebih bersifat multifungsi.
Baca Juga: 2 Tugas Baru dalam Operasi Militer Selain Perang di UU TNI, Puan: Ini Hanya Antisipasi
TNI terlibat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Papua.
Agus menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam berbagai sektor bertujuan untuk mendukung program pemerintah dan tidak perlu dikhawatirkan sebagai upaya mengembalikan dwifungsi ABRI.
Meskipun demikian, kekhawatiran publik terhadap potensi kembalinya dwifungsi ABRI tetap ada.
Beberapa pihak mengingatkan agar reformasi yang telah dicapai tidak mundur kembali ke masa lalu di mana militer memiliki peran dominan dalam politik dan pemerintahan sipil.
Diskusi mengenai peran TNI dalam pemerintahan sipil terus berkembang. Penting bagi masyarakat untuk terus memantau dan memastikan bahwa reformasi yang telah dicapai tetap terjaga, serta memastikan bahwa peran TNI tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. **