JAKARTA, suararembang.com - Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kembali memicu perhatian publik.
Setelah viral di media sosial, kini muncul kasus baru di Universitas Indonesia (UI), di mana seorang peserta PPDS diduga merekam mahasiswi saat mandi. Polisi pun telah menangkap dan menetapkan pelaku sebagai tersangka.
Namun, di tengah sorotan tajam terhadap kasus ini, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, justru menyoroti sisi lain yang tak kalah penting: jam kerja berlebihan peserta PPDS.
Dalam konferensi pers daring pada Senin, 21 April 2025, Budi mengungkapkan bahwa banyak peserta PPDS dibebani tugas yang tidak relevan dengan pendidikan mereka.
Baca Juga: Heboh Dokter Gigi PPDS UI Rekam Mahasiswi Mandi, Kasus Pelecehan oleh Tenaga Medis Terus Bertambah
“Saya sering mendengar para peserta didik ini disuruh-suruh melakukan pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan mereka atau bukan tugas mereka,” kata Budi.
Ia mencontohkan beberapa tugas yang diberikan justru membuat para peserta seolah menjadi 'kurir' di rumah sakit. Mereka diminta membawa bukti pemeriksaan laboratorium, mengambil obat pasien, hingga mendorong tempat tidur pasien. "Itu bukan tugas mereka," tegasnya.
Lebih lanjut, Menkes menegaskan komitmennya untuk memantau kesehatan fisik dan mental para peserta. Ia menilai praktik 'latihan mental' melalui jam kerja berlebihan harus dihentikan. Selain itu, Budi juga tengah mengupayakan agar peserta PPDS dapat mengantongi Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dokter umum.
Baca Juga: Terungkap! Dokter Kandungan Cabuli Pasien hingga Ditonjok Suami, Izin Praktik Dicabut Total
Dengan SIP, peserta PPDS bisa tetap praktik dan memperoleh penghasilan selama masa pendidikan mereka. "Agar mereka bisa bekerja praktik sebagai dokter umum, dan mendapatkan pendapatan juga," jelas Budi.
Sorotan Menkes ini membuka wacana baru bahwa di balik kasus viral dokter cabul, terdapat persoalan sistemik yang selama ini luput dari perhatian: tekanan dan beban kerja yang tidak manusiawi dalam pendidikan dokter spesialis.
Langkah ini dinilai penting agar pendidikan kedokteran di Indonesia tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan yang terpenting, kesejahteraan para calon dokter.