REMBANG, suararembang.com – Beberapa waktu terakhir, sejumlah pengguna melaporkan bahwa fitur TikTok Live tidak lagi tersedia sementara di Indonesia.
Menurut sejumlah laporan global, TikTok kerap menjadi sorotan karena potensi pengumpulan data pengguna dan pertukaran data.
Baca Juga: Fitur Live TikTok Hilang di Indonesia, Pengguna Heboh dan Teori Komunikasi Ungkap Dampaknya
Terkait penangguhan fitur Live, ada juga kemungkinan bahwa TikTok tengah memperkuat pengawasan konten secara otomatis berdasarkan panduan komunitas mereka.
Menurut panduan internal TikTok, Kreator Live diperingatkan agar tidak menampilkan konten yang melanggar pedoman, seperti ujaran kebencian, eksploitasi anak di bawah umur, atau informasi palsu, karena bisa memicu penghentian fitur secara otomatis .
Analisis Berdasarkan Teori Komunikasi
Dari sisi komunikasi, fenomena ini dapat dianalisis melalui beberapa lensa teori berikut:
1. Proteksi Simbolik dan Keamanan Nasional
Menahan sementara TikTok Live dapat dilihat sebagai tindakan preventif pemerintah dalam melindungi masyarakat dari konten berbahaya dan potensi eksploitasi data, dalam upaya menjaga stabilitas digital nasional.
2. Framing dan Persepsi Publik
Media dan pemberitaan framing—bagaimana penjelasan larangan atau penangguhan tersebut disajikan—bisa memengaruhi opini publik.
Jika dikaitkan dengan isu seperti informasi palsu atau hoaks, publik bisa bereaksi keras karena terbuai oleh framing emosional.
3. Confirmation Bias
Masyarakat yang skeptis terhadap platform asing mungkin langsung mempercayai alasan keamanan tanpa verifikasi.
Sebaliknya, pengguna pro-TikTok bisa menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi atau pelanggaran kebebasan digital.
4. Media Ecology dan Peran Platform
TikTok sebagai platform sosial memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan data dan konten.
Saat fitur sudah terganggu, Native actor atau organisasi terkait (seperti pemerintah atau regulator) seringkali menyatakan kekhawatiran mereka soal pengaruh platform terhadap publik.
Penangguhan TikTok Live di Indonesia berpotensi karena alasan keamanan data, moderasi konten, dan regulasi.