Arsul Sani mengkritisi sulitnya publik mengakses draf pembahasan UU TNI. Ia menegaskan partisipasi publik terhambat dan perlu perbaikan legislasi.
Enny Nurbaningsih menilai proses revisi berlangsung cepat sehingga publik tidak memiliki ruang berpartisipasi. Ia juga menuntut perbaikan dalam dua tahun.
Penutup
Meski MK menolak uji formil, dissenting opinion empat hakim membuka ruang diskusi publik.
Tuntutan keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi UU TNI menjadi sorotan utama yang tak bisa diabaikan. **