JAKARTA, suararembang.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kebijakan BBM Satu Harga menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan energi.
Melalui program ini, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan harga sama seperti masyarakat di kota besar.
Baca Juga: SPBU Swasta Akhirnya Setuju Impor BBM Lewat Pertamina, Ini 3 Syarat dari Bahlil
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa kebijakan ini mampu menghapus ketimpangan harga BBM di Indonesia.
“Kebijakan BBM Satu Harga memastikan masyarakat tidak terbebani disparitas harga akibat kondisi geografis maupun keterbatasan infrastruktur,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/09/2025).
Program ini mulai dijalankan sejak 2017 dengan landasan hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016.
Baca Juga: BBM SPBU Swasta Masih Kosong Meski Kuota Impor Tambah 10 Persen, Bahlil: Silakan Beli di Pertamina
Hingga akhir 2024, sudah ada 583 penyalur resmi yang beroperasi, dan pemerintah menargetkan tambahan 225 lokasi baru periode 2025–2029.
Yuliot menambahkan, mekanisme program ini dirancang untuk melindungi masyarakat 3T.
Pertamina sebagai badan usaha penerima penugasan diwajibkan menanggung biaya distribusi agar harga tetap sama.
Sebaliknya, pemerintah memberikan margin lebih tinggi bagi penyalur di wilayah 3T agar operasional tetap berjalan lancar.
Kebijakan BBM Satu Harga juga berdampingan dengan subsidi energi nasional.
Dalam APBN 2025, pagu subsidi energi ditetapkan sebesar Rp197,75 triliun untuk menjaga harga BBM, elpiji, dan listrik tetap terjangkau.
Dengan dukungan ini, masyarakat dari Sabang hingga Merauke bisa menikmati energi dengan harga sama tanpa membebani keuangan negara.