JAKARTA, suararembang.com - Pemerintah tengah memfinalisasi aturan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi agar distribusi makanan bergizi lebih aman, tertib, dan tepat sasaran di seluruh daerah.
Baca Juga: Terkini Usulan UU Makan Bergizi Gratis: Jaminan Keberlanjutan hingga Sorotan Kasus Keracunan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penyusunan regulasi program MBG sudah memasuki tahap akhir.
Ia menargetkan aturan tersebut dapat rampung dalam satu pekan, baik dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun Instruksi Presiden (Inpres).
"Mengenai tata kelola program MBG, mudah-mudahan satu minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Inpres,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Kamis 2 Oktober 2025.
Baca Juga: Kemenkes Perketat Awasi Makan Bergizi Gratis, Wajibkan SPPG Punya SLHS hingga Gerakkan Puskesmas
Meski belum mengungkap isi lengkap aturan itu, Zulhas menegaskan regulasi baru akan memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait.
Tujuannya, agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan.
“Nanti bagian tugas antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan koordinasi seperti apa akan kita selesaikan dalam satu minggu ini,” tambahnya.
Prabowo Tegaskan Program Tetap Jalan
Sejumlah kasus keracunan makanan memang sempat memunculkan evaluasi, namun pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis tidak akan dihentikan.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo tetap memerintahkan percepatan pelaksanaan program tersebut.
“Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan, karena banyak anak dan orang tua yang menantikan program ini,” kata Dadan.
Menurut Dadan, evaluasi yang dilakukan saat ini bertujuan memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi agar kejadian serupa tidak terulang.