SIDOARJO, suararembang.com – Proses evakuasi bangunan ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, terus dilakukan tim SAR gabungan.
Hingga Minggu malam, 5 Oktober 2025, BNPB melaporkan 49 korban meninggal dunia, termasuk lima potongan tubuh manusia yang ditemukan di lokasi kejadian.
“Akumulasi data korban meninggal dunia menjadi 49 orang, sedangkan jumlah bagian tubuh yang ditemukan menjadi lima potongan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan resmi.
Seluruh jenazah yang ditemukan telah dibawa ke RS Bhayangkara Surabaya untuk proses identifikasi. Berdasarkan data terbaru, masih terdapat 14 orang belum ditemukan, sementara 104 korban dinyatakan selamat.
Dari jumlah itu, enam orang masih dirawat intensif, 97 orang telah selesai dirawat, dan satu korban sudah dipulangkan.
Tantangan Evakuasi di Lapangan
Proses pembersihan puing reruntuhan menghadapi kendala serius. Bagian bangunan yang roboh diketahui terhubung dengan gedung lama di sisi selatan, yang kini dalam kondisi miring dan berisiko runtuh kapan saja.
Tim SAR memutuskan menunda pembongkaran total sambil menunggu hasil perhitungan teknis. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko tambahan selama proses evakuasi.
“Tim diharuskan membuat penahan gedung lama yang masih berdiri agar selama proses cutting dapat dilakukan tanpa merusak apapun,” jelas Abdul Muhari.
Baca Juga: BNPB Ungkap 14 Santri Tewas dan 49 Masih Hilang dalam Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo
Untuk memastikan keselamatan, konsultan dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) turut dilibatkan memberikan rekomendasi teknis. Dengan cara ini, proses evakuasi diharapkan berjalan aman tanpa memperparah kerusakan di sekitar lokasi pondok.
Instruksi Evaluasi Nasional dari Presiden Prabowo
Tragedi di Ponpes Al Khoziny memicu instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Menurut Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden meminta agar semua lembaga pendidikan keagamaan segera didata dan diverifikasi keamanan infrastrukturnya.